SAMARINDA — Wajah transportasi publik di Kota Samarinda dipastikan bakal berubah total mulai tahun 2027. Pemerintah pusat resmi memberikan sinyal hijau kucuran dana APBN untuk menyokong operasional angkutan umum modern berbasis jalan di ibu kota Kalimantan Timur tersebut.
Suntikan dana dari APBN ini disalurkan lewat skema pembelian layanan (buy the service) sebagai stimulus selama tiga tahun pertama. Setelah periode tersebut rampung, pengelolaan pembiayaan akan sepenuhnya dialihkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan bahwa Pemkot kini tengah merampungkan penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai syarat administrasi pencairan dana dari pusat.
“Kita sudah dapat lampu hijau untuk dianggaran APBN tahun 2027 di Samarinda,” ungkap Manalu, Rabu (30/9/2026).
Manalu menegaskan, armada baru ini dirancang untuk mengikis habis budaya angkutan konvensional yang kerap “ngetem” lama menunggu penumpang. Layanan ini mengedepankan ketepatan waktu, kepastian jeda kedatangan (headway), serta standar kenyamanan tinggi.
Seluruh armada dipastikan berpendingin udara (AC), dilengkapi kamera pengawas (CCTV), serta disopiri oleh pengemudi berpenampilan rapi sesuai standar resmi.
Sistem operasionalnya disokong aplikasi digital. Lewat ponsel pintar, calon penumpang dapat memantau posisi bus secara real-time, memperkirakan jam tiba, hingga mengecek sisa kapasitas kursi maupun ruang berdiri di dalam bus.
“Angkutan umum ini bukan model konvensional lama yang menunggu penumpang,” tegas Manalu.
Untuk transaksi pembayaran, Dishub menerapkan sistem sepenuhnya nontunai (cashless). Penumpang cukup melakukan tap-in pada mesin Tap On Bus saat masuk via pintu depan, dan keluar melalui pintu tengah.
Dari segi kapasitas, bagian dalam bus dirancang menggunakan susunan kursi melingkar guna memaksimalkan ruang tengah bagi penumpang berdiri. Untuk tahap awal, armada yang dikerahkan masih menggunakan bahan bakar konvensional.
Keunggulan lain terletak pada aspek inklusivitas. Pada setiap trayek—yang disiagakan tujuh unit armada—akan diselipkan satu kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.
“Armada disabilitas tetap menggunakan model sama dengan akses khusus (ramp) bagian belakang,” jelasnya.
Rencana besar ini bakal melayani tujuh trayek utama beserta jaringan feeder (pengumpan) yang masuk ke area pemukiman warga. Saat ini, tim Kementerian Perhubungan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk memetakan rute prioritas.
Kawasan Samarinda Seberang dan Palaran menjadi kandidat kuat jalur prioritas mengingat tingginya pemintaan dari warga lokal. Selain itu, kawasan Teras Samarinda Tahap II juga diproyeksikan menjadi salah satu titik keberangkatan utama karena fasilitas halte (shelter) yang sudah siap.
Penetapan trayek final saat ini masih menunggu penuntasan kajian teknis dari tim gabungan Kemenhub dan Pemkot Samarinda.(*/mn)
