KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur mendapat laporan bahwa rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sering diadakan di luar daerah. Hal ini menimbulkan terjadinya di kalangan masyarakat.
Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kutai Timur, Hepnie Armansyah, mengatakan sebenarnya lokasi rapat tidak menjadi masalah asalkan hasilnya terlihat. Menurutnya, yang penting adalah output yang dihasilkan dari rapat tersebut.
“Rapat di mana pun itu tidak masalah, tidak ada aturan yang melarangnya juga. Yang terpenting bagi kami adalah output yang dihasilkan,” ujarnya.
Kegiatan rapat di luar daerah seringkali menimbulkan polusi dan spekulasi di masyarakat, terutama terkait penggunaan dana yang dianggap tidak efisien. Hepnie mengajak masyarakat untuk tidak khawatir, karena pihak DPRD Kabupaten Kutai Timur akan terus mengawasi kinerja Bupati Kutai Timur, berikut semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Asalkan kegiatan tersebut masih dalam batas wajar, katanya, tidak ada masalah. Namun jika terdapat pelanggaran, selanjutnya DPRD Kabupaten Kutai Timur tentu akan memberikan peringatan. Kami akan terus mengawasi kinerja bupati dan OPD. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Timur mulai kritis terhadap kegiatan dan program kerja di daerah,” tambahnya.
Pelayanan kantor perkantoran merupakan program rutin sebuah OPD. Di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan teknis yang bersifat penting dan utama yakni pertemuan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Kegiatan tersebut mempunyai arti penting untuk lancarnya kinerja OPD sebagai pendukung dalam sistem pemerintahan. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam implementasinya mencakup unsur-unsur manajemen, yaitu suatu rangkaian kegiatan pengangkatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menggunakan seluruh potensi kerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan menunjang kinerja OPD yang tepat sasaran, maka diperlukan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sehingga tercipta sistem kinerja yang dinamis. (Adv-DPRD/De)
