KUTAI TIMUR – Pilkada Kutai Timur akan dihelat pada tahun 2024. Kontestasi kandidat kali ini untuk memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati Kutai Timur periode 2024-2029. Pilkada yang digelar serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia diharapkan bisa dijadikan momen sebagai pesta demokrasi yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat.
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Alfian Aswad, mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi di Kutai Timur sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan masyarakat dalam Pilkada Kutai Timur bisa dalam bentuk ikut berpartsipasi menjadi petugas ad hoc penyelenggara pemilu, menjaga kondisi aman, tertib serta menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024.
Meski begitu dia juga mengingatkan kepada seluruh Aparat Sipil Neraga (ASN) sebagai penyelenggara pemerintahan agar menyatakan netral selama tahapan Pilkada Pilkada 2024. Terutama pada masa pendaftaran calon pasangan, masa kampanye hingga selesainya seluruh tahapan Pilkada Kutai Timur. “ASN tidak boleh ikut berpolitik. Kita saja yang boleh berpolitik,” ujar Anggota DPRD Kutai Timur, Alfian Aswad kepada media ini.
Dia menekankan pentingnya para abdi negara tersebut agar tetap fokus dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Meskipun ASN memiliki hak pilih, namun mereka tetap tidak boleh terlibat politik di Pilkada, baik langsung maupun tidak langsung. “Walaupun di tahun politik ini, ASN juga jangan sampai terganggu dengan hak mereka untuk memilih di bilik suara. Jadi saja fokus pada pekerjaan sebagai ASN,” harap Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan ini.
ASN sebagai penggerak utama birokrasi dituntut untuk dapat bersikap netral pada Pilkada Serentak 2024. Karena menurutnya, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah, memberikan pelayanan publik secara adil kepada Masyarakat dan menghindari terjadinya konflik kepentingan serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. (Adv-DPRD/De).
