KUTAI TIMUR – Masuk triwulan II tahun 2024, sejumlah proyek fisik di Kabupaten Kutai Timur yang dikerjakan sepanjang tahun 2023, kini menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Hal ini disebabkan adanya beberapa proyek besar yang hingga saat ini tidak dapat terealisasi dengan waktu yang tepat.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, Hepnie Armansyah, mengungkapkan kekhawatirannya terkait hal itu. Ia mencari tahu mengapa sejumlah proyek tersebut masih terhenti. Padahal menurutnya, proyek tersebut merupakan kegiatan yang berkenaan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. “Program nonfisik sudah berjalan dengan baik pada tahun 2023, seperti bimbingan teknis (bimtek), tidak masalah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa proyek fisik masih ada penundaan realisasinya?” katanya.
Meskipun kedua jenis kegiatan ini menjadi prioritas di Kabupaten Kutai Timur, namun dia menekankan bahwa proyek fisik seharusnya diberikan prioritas yang lebih tinggi. Sebab, proyek fisik infrastruktur pembangunan merupakan fasilitas umum yang sangat diperlukan masyarakat secara luas. “Kami melihat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur lambat sekali dalam menjalankan program kegiatan ini. Mereka berjalan seperti keong yang lambat. Padahal kalau mereka serius, maka seharusnya kedua program ini menjadi sasaran utama mereka untuk segera diselesaikan dalam waktu yang tepat. Jangan molor terus,” tegasnya.
Pada tahun 2023, sejumlah proyek infrastruktur direncanakan untuk dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur, seperti pengerjaan jalan poros Samarinda-Bontang, penempatan jembatan Teluk Pandan sepanjang 56 meter, pengerjaan jalan poros Bontang-Sangatta, pembangunan jembatan gantung Sangatta Lama, serta sejumlah jalan lainnya di kabupaten yang luas wilayahnya mencapai 35.747,50 km² tersebut. Adapun anggaran untuk pengerjaan infrastruktur tersebut memakan biaya mencapai puluhan miliar. (Adv-DPRD/De)
