KUTAI TIMUR – Kemungkinan timbulnya konflik sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah masalah kesejahteraan yang berkaitan dengan minimnya lapangan kerja, berkurangnya tingkat penyerapan tenaga kerja, pendidikan, dan sejumlah faktor lainnya.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali, menjelaskan konflik sosial di masyarakat cenderung dinamis, sehingga perlu adanya sinkronisasi antara berbagai pihak yang terlibat untuk mencegah dan menekan konflik yang mungkin timbul. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menangani kemungkinan munculnya konflik sosial.
Meski demikian, katanya, Kabupaten Kutai Timur masih dalam kondisi aman dan masih jauh dari konflik sosial. Hal ini disebabkan adanya kekuatan ikatan dan silaturahmi di antara masyarakat. Selain itu, kata dia, adanya sinergi yang baik antara pemangku kepentingan di Kutai Timur dengan sejumlah tokoh lapisan masyarakat. Tak hanya itu, keberagaman budaya dan tradisi yang dibangun dalam semangat kebersamaan masyarakat sehingga tercipta persatuan dan kesatuan serta kekompakan dalam membangun Kutai Timur dengan lebih baik.
“Kebersamaan dan budaya saling membantu masih sangat kuat di Kutai Timur ini, sehingga kemungkinan terjadinya konflik sosial masih jauh. Meski begitu, kami di DPRD juga tetap siap menghadapi segala kemungkinan,” tegas anggota dewan dari PPP ini.
Ali menegaskan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan DPRD Kutai Timur, terutama lintas komisi, selalu dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kondisi keamanan wilayah dan mencari solusi atas masalah yang timbul melalui musyawarah mufakat. DPRD Kutai Timur juga selalu siap memfasilitasi masyarakat apabila terjadi permasalahan. “Kami selalu berusaha menjadi penengah dalam setiap konflik yang terjadi, agar permasalahan yang timbul dapat segera teratasi dengan baik,” tegasnya. (Adv/DPRD/Q)
