KUTAI TIMUR – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Ali, mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Timur agar lebih memaksimalkan kemampuannya sebagai lembaga pengawas dalam menghadapi tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kutai Timur.
Dia mengatakan keberhasilan Pilkada Kutai Timur 2024 sangat bergantung pada peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara Bawaslu Kutai Timur dengan semua pihak terkait termasuk peran serta masyarakat.
“Upaya pencegahan dan pengawasan dalam Pilkada Kutai Timur 2024 masih perlu ditingkatkan. Terkait alokasi anggaran, hal ini sudah dikomunikasikan dengan sekretariat daerah,” ujarnya.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini juga berharap agar Bawaslu dapat menyusun program kerja yang efektif dan efisien dalam pencegahan segala bentuk pelanggaran selama Pilkada 2024. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Kutai Timur 2020.
Muhammad Ali juga mencontohkan beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti melawan hoaks dengan mengajak pemuda milenial untuk membuat gerakan anti hoaks. Hal ini bisa dibekerjasamakan dengan aplikasi yang mengedukasi kaum milenial untuk menyikapi hoaks. Menurutnya, hal ini juga dapat dilakukan oleh Bawaslu.
Pihaknya juga meminta Bawaslu Kutai Timur untuk meningkatkan peran pengawasannya secara maksimal dalam Pilkada 2024 di berbagai aspek. Langkah-langkah seperti memerangi politik uang dengan ketat dan memberikan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar praktik-praktik curang tersebut tidak terulang dan tidak merusak demokrasi.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk berbartisipasi membantu lembaga penyelenggara pemilu dalam menyukseskan Pilkada yang digelar pada 27 November 2024. “Jika diangkat secara maksimal, maka masalah seperti uang politik atau kampanye hitam dapat diatasi oleh Bawaslu Kutai Timur,” tegasnya. (Adv-DPRD/De).
