KUTAI TIMUR – Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Ekonomi Kreatif yang menjadi fokus Komisi B DPRD Kutai Timur memiliki hubungan yang erat dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi. Kedua instansi umum secara umum bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, Leni Anggriani, menyatakan secara keseluruhan, kinerja kedua mitra kerja tersebut sudah maksimal terutama jika dilihat dari bidang yang mereka urusi. Namun kendala tetap ada, terutama terkait keterbatasan sarana, pembiayaan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kendala semacam ini sering menghadapi kegiatan yang melibatkan dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan. Oleh karena itu, Komisi B mendorong agar evaluasi terus dilakukan oleh dinas terkait untuk meningkatkan kinerja secara optimal.
“Komunikasi adalah kuncinya. Komisi B memutuskan untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan dinas atau mitra kerja OPD untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi dan memberikan solusi untuk penanganan di depannya. DPRD Kutai Timur selalu terbuka dan siap mendukung program-program yang dijalankan oleh dinas,” ujar Leni Anggriani.
Dia menyatakan, dalam pemantauan yang dilakukan oleh Komisi B terhadap bidang Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif, terlihat bahwa instansi terkait semakin aktif dalam menjalankan tugas dan memberi izinnya. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UKM dan perdagangan, seperti ekspo di 18 kecamatan, bazar di hari ulang tahun Kutai Timur, serta berbagai acara lainnya seperti dukungan terhadap ekspor pisang di daerah Kaubun-Kaliorang pada tahun 2023 lalu.
Disperindag Kutai Timur juga dinilai aktif dan responsif dalam memberikan dukungan di bidang perindustrian. Tidak hanya itu, apresiasi juga diberikan kepada personel OPD yang selalu siap saat masyarakat meminta bantuan terkait edukasi dan fasilitas terkait perizinan usaha atau koperasi.
“Peningkatan anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana masih menjadi prioritas yang harus dilaksanakan untuk mitra kerja ketiga Komisi B ini, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan dan peningkatan kompetensi perindustrian serta UKM,” tambahnya. (Adv-DPRD/De)
