KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur mendorong pemerintah daerah untuk segera bersiap dengan langkah-langkah konkret dalam menyiapkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan batu bara sebagai sumber utama pembiayaan. Langkah ini diambil setelah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Kutai Timur bersama beberapa daerah di Kaltim sebagai wilayah superhub atau penyokong ekonomi strategis Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Alfian Aswad, menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk mempertimbangkan prediksi dari Bappenas sebagai peringatan dan segera mengambil langkah-langkah melalui program yang dapat merangsang sumber-sumber pendapatan daerah selain dari sektor pertambangan. Ketika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, kata dia, tentu bisa dilihat sejumlah potensi yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun PAD, kata dia, tidak sepenuhnya selalu bergantung pada sektor pertambangan.
Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kutai Timur ini mengaku optimistis bahwa program pembangunan di Kutai Timur akan tetap berjalan optimal, meskipun sektor pertambangan tidak lagi menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. “Kita harus tetap optimistis. Bukan hanya pemerintah dan DPRD saja, tetapi seluruh masyarakat juga harus optimistis. Yakinlah kita pasti bisa,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Dalam Lampiran II Salinan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa IKN Nusantara akan menjadi superhub ekonomi nasional melalui pembangunan enam klaster. Pengembangan keenam klaster ini didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kaltim serta hasil identifikasi sektor-sektor maju berorientasi teknologi tinggi dan berkelanjutan, antara lain industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, kimia dan produk turunan kimia, serta energi rendah karbon. (Adv-DPRD/De)
